Tim Tingkat Provinsi Sumbar Nilai Transparansi Dana Desa Situjuahbatua

Situjuahbatua, Editor.- Nagari Situjuahbatua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, mewakili Kabupaten Limapuluh Kota, dalam Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar Tahun 2019 didatangi tim  Penilai , Selasa (26/11).

Tim penilai yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Sumbar, juga  melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Konsultan Pendamping Desa/Nagari, serta pamong senior dan akademisi.

“Nagari Situjuahbatua dipilih sebagai wakil Limapuluh Kota karena dari penilaian kami, penggunaan Dana Desa 2019 di nagari ini berlangsung transparan. Begitu pula dengan pengelolaan Pendapatan Asli Nagari, seperti yang diperoleh dari inovasi pengelolaan sampah, dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan peran lembaga-lembaga nagari dan masyarakat,” kata Kepala DPMD/N Limapuluh Kota Zuhdi Perama Putra usai mendampingi kedatangan tim penilai ke Nagari Situjuahbatua bersama Asisten I Dedi Permana dan sejumlah Kepala OPD.

Tim penilai yang datang itu, terdiri dari Sekretaris DPMD Sumbar Azwar dan pamong senior Rusdi Lubis. Tim juga bermaterikan empat wartawan senior Sumbar, yakni Basril Basyar (Ketua DK-PWI/Dosen Unand), Jayusdi Efendi (Komisaris Padang Ekspres), Guspen Khairul (mantan wartawan RCTI), dan Sawir Pribadi (Redpel Singgalang).

Selain itu, juga bergabung dalam tim penilai, Koordinator Pendamping Dana Desa Sumbar Khairul Tan Rajo dan Eko Herlambang.

Sebelum mengunjungi Nagari Situjuahbatua yang terkenal karena Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 sebagai Mata Rantai PDRI 1948-1949, Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar Tahun 2019, juga melakukan penilaian terhadap Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi di rumah jabatan bupati kawasan Labuahbasilang, Payakumbuh.  Bupati Irfendi Arbi dinilai dalam kapasitasnya sebagai pembina pengelolaan dana desa di Limapuluh Kota.

Kedatangan Tim Penilai Kompetensi dan Transaparansi Dana Desa Tingkat Sumbar Tahun 2019 ke Situjuahbatua disambut hangat ratusan warga setempat. Tim kesenian SMAN 1 Situjuah Limo Nagari, ikut menyumbangkan tari pasambahan  tanpa memungut biaya karena percaya dengan transparansi pemerintah Nagari Situjuahbatua.

Bahkan, Lembaga Adat Nagari (LAN) Situjuahbatua, dalam putusan rapat adat pada Minggu (24/11),  memberi support moral dan materil untuk pemerintah nagari dalam menghadapi penilaian ini. 

“Kami niniak mamak, percaya dengan kompetensi dan transparansi pemerintah nagari dalam pengelolaan dana desa. Karena dari pantauan kami, semua proses, mulai penyusunan anggaran sampai pelaksanaan kegiataan, berjalan sangat terbuka, partisipatif, dapat diawasi, dan melibatkan masyarakat. Sebab itu, kami beri dukungan moral dan materil untuk pemerintah nagari. Tidak hanya dalam penilaian ini saja,  tapi juga dalam berbagai program, ” kata Pucuk Adat Situjuahbatua MKH Dt Majo Kayo, didampingi Pj Kepala Suku Melayu Syamsuardi Dt Paduko Majo Indo,  Kepala Suku Piliang Irwan Anas Dt Indo Marajo, dan Kepala Suku Pitopang Dt Kali Bandaro.

Hal senada disampaikan Ketua Bamus Situjuahbatua, Drs H Zul’aidi, bersama tokoh masyarakat Darussalim Dt Paduko Sindo,  dan tokoh perempuan Ida Islami. “Tidak hanya terbuka dalam pengelolaan dana desa, dalam pengambilan setiap kebijakan, pemerintah nagari juga transparan. Bahkan, untuk membuat Peraturan Wali Nagari (Perwanag) yang merupakan kewenangan melekat wali nagari, itu tetap disampaikan kepada kami di Bamus. Padahal kan bisa saja bikin sendiri, ” kata Zul’Aidi yang mantan anggota DPRD Limapuluh Kota.

Disisi lain, Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar Tahun 2019, mengapresiasi inovasi yang disampaikan pemerintah nagari Situjuahbatua dalam pengelolaan dana desa, dan semangat wali nagari setempat dalam menyampaikan presentasi tanpa teks dihadapan tim penilai. Kendati demikian, tim tetap memberi  masukan buat pemerintah nagari. Termasuk terhadap Wali Nagari yang enggan memakai benggol atau benggo dalam aktifitas keseharian. 

“Benggol itu sebenarnya lambang dari pemerintahan. Memang aturannya begitu, harus pakai. Itu tanda wali nagari. Saya tidak setuju, kalau Pak Wali tak mau pakai benggol. Itu sebenarnya tidak untuk gagah-gagahan. Tapi memang tanda, didahulukan selangkah dan ditinggakan seranting,” kata Rusdi Lubis yang mantan Sekprov Sumbar dan Sekkab Limapuluh Kota.

Menanggapi hal ini, Wali Nagari Situjuahbatua menyampaikan terimakasih kepada tim. “Iya, kalau itu masukan dari Pak Rusdi Lubis, tentu kita terima dengan lapang dada. Namanya saja, penilaian transparansi. Tentu tim penilaian juga transparan, menyampaikan apa yang menurut tim sebagai kelemahan dari kita dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Tadi jujur, saya enggan pakai benggol itu karena memang tak mau dianggap gagah-gagahan,” ujar Tan Marajo. ** diliput dari Portal Media Editor(RC)