KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NAGARI SITUJUH BATUA

PERATURAN WALI NAGARI SITUJUH BATUA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN DI TINGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUH BATUA,

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelengaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari Situjuh Batua;
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Badan Perwakilan Anak Nagari yang terdiri atas utusan Jorong berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari;
5. Ketua LAN adalah Pucuak Adat Nagari dan Ka-Ampek Suku Nagari adalah Lembaga Adat Nagari Situjuh Batua;
6. Nagari Adat adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Situjuh Batua, terdiri dalam himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemimpin Pemerintahnya;
7. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS bersama Wali Nagari;
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDKab, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan DPR, dan ditetapkan dengan Undang-undang;
14. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar;
15. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Nagari Situjuh Batua dan memiliki KTP dan atau KK di Nagari Situjuh Batua;
16. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
17. Kepala Jorong adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang mengepalai Wilayah Jorong.

BAB II

MAKSUD , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Nagari ini adalah:

1. Untuk mengatur ketentuan dasar penyelenggaraan pendidikan di tingkat Nagari yang pembiayaannya bersumber dari APBNag Situjuh Batua;
2. Terlaksananya wajib belajar 12 tahun.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Nagari ini adalah :

1. Dapat mengatur Sistem Pelaksanaan Pendidikan di Tingkat Nagari maka kedepan akan lahir Generasi yang berkualitas, berkuantitas, berwawasan, beretika, dan bertanggung jawab atas kemajuan Nagari disegala bidang;
2. Upaya untuk pencegahan Generasi dari kebodohan, keterbelakangan, putus sekolah karena miskin dan sebagainya;

3. Agar penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari APBNag di wilayah Nagari Situjuh Batua dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Terciptanya masyarakat yang berakhlak, berpendidikan dan berkualitas.

Ruang Lingkup Peraturan Wali Nagari ini adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan di Tingkat Nagari;
2. Bantuan Pendidikan di Tingkat Nagari;
3. Sumber Dana Pelaksanaan Sistim Pendidikan ditingkat Nagari;
4. Pengawasan kegiatan sistim pendidikan di tingkat Nagari;
5. Penutup.

.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaran pendidikan di tingkat Nagari Situjuh Batua yang dimaksud dalam Peraturan Nagari ini  meliputi jenjang Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Nagari  ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang meliputi :

1. Pendidikan Usia dini antara lain TK, RA, PAUD, Taman Bermain;
2. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat antara lain Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan sederajat, Sekolah Menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), paket B dan sederajat;
3. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar, antara lain : Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Paket C dan sederajat.

Pasal 6

1. Setiap satuan Pendidikan yang tersebut pada pasal 5 berhak mendapat bantuan untuk peserta didik yang termasuk kedalam keluarga sangat miskin dan tidak mendapatkan program bantuan pada satuan Pendidikan yang dimaksud;
2. Mekanisme pendataan peserta didik diatur melalui Keputusan Wali Nagari dengan mempertimbangkan Keuangan D

Pasal 7

Pelaku dan Peran

Peran pelaku di tingkat Nagari yang tersebut antara lain :

1. Pemerintah Nagari memiliki peran pengurusan administrasi dan keuangan;
2. Pemerintahan Nagari memiliki peran melakukan monitoring dan evaluasi;
3. Satuan Pendidikan memiliki peran mengusul data peserta didik;
4. Komite Sekolah memiliki peran memfasilitasi masyarakat bersama satuan Pendidikan untuk pendataan dan pengusulan peserta didik;
5. Pendidik memiliki peran memberikan saran, masukan kepada satuan Pendidikan dan memberikan bantuan bimbingan kepada peserta didik;
6. Tenaga Kependidikan memiliki peran memfasilitasi masyarakat Nagari;
7. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
8. Yayasan/Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren.

BAB IV

BANTUAN PENDIDIKAN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 8

Sasaran

1. Anak usia sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun)  yang ingin bersekolah lagi dan berasal dari keluarga miskin;
2. Peserta didik yang rentan putus sekolah karena kondisi ekonomi dan pengaruh lingkungan.

Pasal 9

Bentuk dan Jenis bantuan

1. Pada sasaran pasal 8 ayat 1 bantuannya dapat berupa :
2. Uang atau dana pendidikan,  dan/atau;
3. Barang berupa pakaian seragam sekolah dan alat-alat tulis serta kebutuhan sekolah lainnya.
4. Pada sasaran pasal 8 ayat 2 jenis bantuannya berupa Penyadaran pendidikan terhadap peserta didik,  orang tua/wali, dan kelompok masyarakat;
5. Upaya penyadaran yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan :
6. Peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang berdasarkan ketentuan kependidikan;
7. Orang tua/wali dan kelompok masyarakat dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala Nagari Situjuh Batua.

Pasal 10

Mekanisme Pemberian Bantuan

Mekanisme jumlah bantuan dan pemberian Bantuan pada pasal 8 ayat (1) diatur oleh Wali Nagari Situjuh Batua sebagai Penanggung Jawab Keuangan.

BAB V

SUMBER DANA PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

DI TINGKAT NAGARI

Pasal 11

Sumber dana berasal dari :

1. Sumbangan, sedekah dan zakat dari masyarakat Situjuh Batua;
2. Sumbangan dari pihak ketiga atau donatur tetap yang sifatnya tidak mengikat;
3. APBNagari;
4. APBD Lima Puluh Kota;
5. APBD Provinsi Sumatera Barat;
6. APBN Pusat;
7. BUMN (TELKOM, PLN, PERTAMINA, PT.SEMEN dan sebagainya).

BAB VI

PENGAWASAN KEGIATAN SISTEM PENDIDIKAN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 12

Pengawasan Kegiatan dilakukan oleh :

1. Pemerintahan Nagari;
2. BAMUS Nagari;
3. LAN Nagari;
4. Instansi Terkait atau yang berkompeten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Situjuh Batua.

                   Ditetapkan di : Situjuh Batua

                   Pada tanggal  :                         2019

                   WALI NAGARI SITUJUH BATUA,

  DON VESKY

Diundangkan di Nagari Situjuh Batua

pada tanggal                            2019

SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA,

Drs. FIRDAUS

BERITA NAGARI SITUJUH BATUA TAHUN 2019 NOMOR