KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NAGARI SITUJUH BATUA

PERATURAN WALI NAGARI SITUJUH BATUA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MASYARAKAT

DI TINGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUH BATUA,

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua;
2. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
5. Wilayah Pemerintah Nagari Situjuh Batua adalah Kesatuan wilayah pemerintahan Nagari yang mempunyai batas-batas administrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuh Batua;
7. Pendapatan Asli Nagari adalah Kekayaan Nagari yang berasal dari Hasil Usaha Nagari, Pungutan Nagari, Iuran Nagari, dan lain-lain Pendapatan nagari yang sah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari;
9. Pertanian/Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan pertanian masyarakat;
10. Petani/Pekebun adalah perorangan/kelompok masyarakat Situjuh Batua yang melakukan usaha pertanian/perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
11. Pungutan adalah Iyuran Wajib dari Masyarakat kepada Nagari atas hasil Pertanian dan Perkebunan yang dijalankannya di nagari Situjuh Batua;
12. Pungutan Hasil Pertanian dan Perkebunan adalah pungutan yang dibebankan bagi para Petani dan Pekebun untuk setiap kali panen;
13. Besar Pugutan Hasil Pertanian dan Perkebunan berjumlah 1% (Satu persen) dari Hasil Bersih tanaman.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal  2

Maksud Peraturan Wali Nagari ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap para Petani / Pekebun dalam menjalankan usaha Pertanian/Perkebunan di tingkat nagari.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Nagari ini untuk :

1. Mempertegas tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para Petani/Pekebun di tingkat nagari;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun;
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Nagari ini adalah sebagai berikut :

• Hak Para Petani/Pekebun di tingkat nagari;
• Kewajiban Para Petani/Pekebun di tingkat nagari;
• Sanksi bagi Para Petani/Pekebun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Nagari.

BAB III

HAK PARA PETANI / PEKEBUN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 5

• Setiap Perorangan atau kelompok yang melakukan aktivitas pertanian/perkebunan di tingkat nagari Situjuh Batua berhak untuk mendapat pelayanan/solusi dari setiap masalah yang ditemui di lapangan yang berkaitan dengan usaha pertanian/perkebunan yang dijalankan;
• Bentuk pelayanan yang akan diberikan Pemerintah Nagari Situjuh Batua adalah :

1. Memfasilitasi Peningkatan SDM para Petani/Pekebun melalui pelatihan-pelatihan;
2. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan diantaranya sebagai berikut :
3. Pembangunan Jalan Usaha Tani;
4. Pembangunan Saluran Irigasi; dan
5. Menjaga, Merawat dan Memelihara sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan dengan cara bergotong royong.
6. Memfasilitasi penyediaan bantuan bibit;
7. Memfasilitasi Pemberantasan Hama Tanaman; dan
8. Memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat cuaca /musim.

BAB IV

Bagian Kesatu

KEWAJIBAN PARA PETANI/PEKEBUN DI TINGKAT NAGARI

Pasal 6

• Setiap Perorangan atau kelompok Petani/Pekebun di tingkat nagari Situjuh Batua berkewajiban untuk mendukung setiap program yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah pusat;
• Setiap Perorangan atau kelompok Petani / Pekebun berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana pertanian yang sudah ada;
• Jenis-jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang dilakukan pemungutan terhadap hasilnya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini;
• Setiap Perorangan atau kelompok Petani/Pekebun berkewajiban untuk membayar pungutan 1�ri hasil pertanian/perkebunan setiap kali panen kepada Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua

Pemungut

Pasal 7

• Yang bertanggung jawab untuk memungut iyuran 1% Hasil Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Jorong;
• Dalam hal Kepala Jorong tidak dapat melaksanakan pemungutan iyuran sebagaimana ayat (1) dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Jorong tersebut.

Pasal 8

Kepala Jorong atau orang yang ditunjuk wajib menyetor hasil pungutannya kepada Kaur Keuangan sebagai bendahara penerimaan setiap akhir bulan.

Pasal 9

Sebagai jasa bagi pemungut diberikan insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari iyuran yang terkumpul.

Bagian Ketiga

Pengelola Keuangan Nagari

Pasal 10

• Kaur keuangan sebagai bendahara penerimaan Nagari wajib mencatat Setoran tersebut ke buku kas sebagai penerimaan nagari untuk kemudian disetor ke kas Nagari;
• Penerimaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai APBNagari;

BAB  V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Bagi para Petani atau Pekebun yang tidak menjalankan atau melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Nagari ini, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :

• Diberikan Surat Peringatan (SP) I (satu) sampai dengan SP III (tiga);
• Jika tidak mengindahkan Surat Peringatan SP III (tiga), maka yang bersangkutan dan pihak yang menjadi tanggungannya tidak berhak mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Nagari;
• Jika dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur kriminal, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

• Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

• Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan     Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Situjuh Batua.

Ditetapkan di Situjuh Batua

Pada tanggal  :                   2019                          

WALI  NAGARI SITUJUH BATUA,

DON VESKY

Diundangkan di Situjuh Batua

Pada tanggal ......................                  

SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA,

                    FIRDAUS

BERITA NAGARI SITUJUH BATUA TAHUN 2019 NOMOR ....